"Kami memandang pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar utama dalam proses penetapan Dewan Kota/Kabupaten," tegas Zainal Abidin. "
Hal ini bukan hanya soal legalitas, tetapi juga soal kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi. Kami mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menjelaskan secara detail proses penetapan ini dan memastikan bahwa seluruh prosedur dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku."
Senada dengan pernyataan Pimpinan Redaksi Transformasi Nusa.com, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mengungkapkan kejanggalan dalam proses penetapan Dewan Kota/Kabupaten.
"Kami menemukan indikasi kuat bahwa proses penetapan anggota Dewan Kota/Kabupaten tidak melibatkan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perda No. 6 Tahun 2011," ungkap William dalam keterangan pers. "Hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap asas transparansi dan akuntabilitas yang semestinya dijunjung tinggi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta."
William menambahkan, ketiadaan keterlibatan DPRD dalam proses penetapan ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap legitimasi anggota Dewan Kota/Kabupaten yang terpilih.
"Selain itu, pelanggaran ini dapat berdampak pada kelancaran fungsi Dewan Kota/Kabupaten sebagai mitra masyarakat di tingkat wilayah," tambah William.
Fraksi PSI mendesak Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, untuk memberikan klarifikasi terkait proses dan dasar hukum yang digunakan dalam penetapan anggota Dewan Kota/Kabupaten tersebut.
"Kami mendesak adanya transparansi penuh dari Pemprov DKI Jakarta terkait isu ini," tegas William.
Transformasi Nusa.com berkomitmen untuk terus mengawasi dan menyampaikan informasi akurat seputar perkembangan politik di Jakarta.
[RED]
0 Komentar